Pajak Dan Padi Umkm Bagian IV, Yuk Simak Informasi Lengkapnya

  • Whatsapp

Peraturan perundangan tentang PPh di Indonesia yang terhubung dengan platform pengadaan barang dan jasa pemerintah ini yaitu : Pertama ada UU Pajak Penghasilan NOMOR 36 TAHUN 2008 pasal 4 ayat 2 yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2009 Tentang Pajak Penghasilan Usaha Jasa Konstruksi PPH 4 (2) Jasa Konstruksi, lalu yang kedua ada UU Pajak Penghasilan NOMOR 36 TAHUN 2008 pasal 23 dan jenis jasa lain diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK 141/PMK.03/2015 PPH Pasal 23, dan urutan ketiga ada UU Pajak Penghasilan NOMOR 36 TAHUN 2008 pasal 22 Ketentuan mengenai dasar pemungutan, kriteria, sifat, dan besarnya pungutan pajak diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 PPH Pasal 22.

Read More

Seperti apa skema penghitungan pajak yang berlaku pada transaksi di Platform pengadaan barang dan jasa pemerintah ini? Simak penjelasannya berikut ini. Pajak Transaksi (PPn & PPh) Pada setiap transaksi yang dilakukan di Platform pengadaan barang dan jasa pemerintah ini akan berlaku penghitungan pajak PPn dan PPh berdasarkan jenis pembeli dan penjual yang bertransaksi (WAPU, Non WAPU, PKP, Non PKP), besaran nilai transaksi, dan jenis barang yang di transaksikan (lihat pada bagian I).

Kedua Pajak Biaya Transaksi (PPn & PPh) yang berlaku di platform pengadaan barang dan jasa pemerintah ini yaitu Pajak yang dikenakan kepada pembeli (BUMN) terhadap pembayaran biaya transaksi yang ditagihkan oleh PaDi UMKM B2B. Penghitungan pajak PPn yang dikenakan kepada pembeli berdasarkan jumlah tagihan biaya transaksi yang ditagihkan. Pajak PPn biaya transaksi akan disetorkan oleh PaDi UMKM B2B dan faktur pajak bisa diunduh oleh pembeli (BUMN). Sedangkan untuk penghitungan PPh, akan berlaku PPh 23 atas jasa yang nantinya akan disetorkan oleh pihak pembeli (BUMN).

Cara mengunduh faktur pajak biaya transaksi di platform pengadaan barang dan jasa pemerintah ini yaitu : Pertama lakukan Login akun pembeli Anda di padiumkm.id sebagai platform digital pengadaan barang dan jasa pemerintah ini, dan kedua Buka menu Biaya Transaksi pada dashboard Anda. Langkah ketiga Pilih Biaya Transaksi. Klik Lihat Detail. Langkah keempat Pada bagian kanan bawah terdapat bagian Dokumen Transaksi. Klik tab Pajak. Lalu klik Faktur Pajak PPn.

Ketiga Pajak Ongkos kirim (PPn) yang berlaku di platform pengadaan barang dan jasa pemerintah ini yaitu : Penghitungan pajak atas ongkos kirim terjadi pada saat pembeli melakukan checkout pemesanan di PaDi UMKM B2B. Penghitungan Pajak PPn diberlakukan terhadap total harga barang dan ongkos kirim pada masing-masing transaksi yang dilakukan.

Catatan, Khusus untuk Penjual PKP di Platform pengadaan barang dan jasa pemerintah ini yaitu, segera unggah faktur pajak transaksi Anda melalui website PaDi UMKM B2B sesaat setelah invoice transaksi Anda terbit agar tidak menghambat proses penyelesaian transaksi dan pembayaran. (Jika Anda bukan merupakan penjual PKP (non-PKP), tidak perlu melakukan unggah faktur pajak). Jika transaksi sampai dengan Rp10 juta (include PPn), maka faktur pajak yang di unggah kode 010. Jika transaksi di atas Rp10 juta (include PPn), maka faktur pajak yang di unggah kode 030.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *